Penasehat Hukum Minta Kliennya Dibebaskan

oleh -20.085 views
MEDAN | KILATINFO – Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH didampingi Kartika Sari, SH selaku penasehat hukum dari Terdakwa Pramela Augustina Siagian meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya.

Penasehat hukum dari Pramela Augustina mengungkapkan itu saat membacakan nota keberatan (eksepsi) dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (1/3/2022).

Menurut Jamaluddin, Penuntut Umum Febrina Sebayang dalam menyusun surat dakwaan secara tidak cermat, tidak jelas dan salah dalam menerapkan Hukum serta cacat hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur (Obscuur Libel) dan batal demi hukum.

BACA..  Bank BTN Gelar Indonesia Property Expo

“Menerima Eksepsi / Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Pramela Augustina Siagian. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Pramela Augustina Siagian dari tahanan, memulihkan harkat martabat dan nama baik Pramela Augustina Siagian,” ucap Jamaluddin.

Selain itu, dalam eksepsi yang dibacakan PH terdakwa menguraikan, bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan Penuntut Umum salah dalam menerapkan Hukum.

“Bahwa didalam Surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah sesuatu hal yang salah dalam menerapkan Hukum,” jelasnya.

BACA..  Bank BTN Gelar Indonesia Property Expo

Dimana sepanjang penelusuran kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa UU RI No. 11 Tahun 2016 yang didakwakan kepada terdakwa adalah Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak bukan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Bahwa UU RI No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tersebut juga tidak terdapat pasal 28 maupun Pasal 45A karena UU RI No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tersebut hanya sampai dengan Pasal 25. Oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan secara tidak cermat dan tidak jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan serta Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum dalam dakwaannya, maka sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur (Obscuur Libel), sehingga berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan,” tegasnya. (HS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.