Ketua DPW FSPMI Sumut Ancam Aksi Besar Besaran

oleh -14.085 views
SUMUT | KILATINFO – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI) mengecam keras sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sudah mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo kepada wartawan, Minggu (13/2/2022).

Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus menyebutkan, dalam Permenaker tersebut diatur, pembayaran jaminan hari tua bagi buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) baru bisa diambil apabila buruh di PHK pada usia 56 tahun.

Selain itu, Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus juga mengatakan, kebijakan Menaker Idah Fauziyah tersebut merupakan perbuatan kejam dan tak punya hati kepada kaum buruh.

“Sudah Omnibus Law mengebiri hak-hak buruh, kini yang JHT buruh juga mau di rampas, tidak punya hati, kami tegas menolak Permenaker jahat itu,” ungkap Willy.

Ketika buruh yang ter-PHK berusia 30 tahun lanjut Willy, JHT buruh tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” ujar Willy.

Tak hanya itu, Willy juga memberi contoh, keluarnya PP 36/2021 membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik. Bahkan kalau pun naik, besar kenaikannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan ongkos parkir.

“Kenaikannya per hari di kisaran Rp 1.200. Sedangkan bayar parkir saja besarnya Rp 2000,” jelasnya sembari meminta Menaker mencabut Permenaker No 2 tahun 2022.

Lanjut Willy, dalam aturan sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter PHK dapat diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) setelah satu bulan di PHK.

Nah Willy juga menegaskan, apabila permenaker ini tidak di cabut, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

“Kami sedang rencanakan aksi besar di Sumut, tuntutannya Cabut Permenaker JHT dan Copot Menteri Tenaga Kerja yang ‘jahat’ terhadap kaum buruh,” tutupnya. (Rill/NZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.